Ciputat - Kasus dugaan pelecehan seksual seorang guru perempuan berinisial M (32) oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tangerang Selatan berinisial A berakhir damai. Namun, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan mendesak kasus itu tetap diproses hukum.
Pihak pelaku dan korban sudah dipertemukan oleh Disdikbud Tangsel untuk menjalani mediasi dan menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan pada Minggu (7/9/2026). Keduanya sepakat berdamai. “Iya sudah damai, keduanya juga sudah dipertemukan untuk saling memaafkan,” kata Kepala Disdikbud Tangsel Deden Deni saat dikonfirmasi, Rabu (9/9/2026).
Deden mengaku menyesalkan persoalan tersebut. Menurutnya, kedua pihak masih tergolong muda sehingga faktor emosi dan ego dinilai turut memengaruhi persoalan yang terjadi.
Meski telah diselesaikan melalui mediasi, kasus tersebut tetap mendapat sorotan dari LBH Keadilan Tangerang Selatan. Ketua Pengurus LBH Keadilan Tangerang Selatan Abdul Hamim Jauzie mengecam dugaan penyebaran foto tidak senonoh yang menyasar korban.
Menurut Hamim, apabila benar terjadi tindakan memotret area sensitif korban secara diam-diam kemudian menyebarkannya, perbuatan tersebut merupakan persoalan serius. Tindakan itu tidak hanya menyangkut etika, tetapi juga berpotensi memiliki konsekuensi pidana.
“Kami mengecam keras tindakan amoral yang diduga dilakukan oleh oknum PPPK Dindikbud Tangsel tersebut. Sebagai pegawai di instansi pemerintahan, apalagi berada di naungan Dinas Pendidikan, yang bersangkutan dan pejabat publik terkait seharusnya menjadi contoh serta teladan yang baik bagi masyarakat, bukan malah melakukan perbuatan yang merendahkan martabat seorang perempuan,” kata Hamim, Rabu (9/9/2026).
Hamim menilai, jika unsur-unsur pidana dapat dibuktikan, dugaan perbuatan tersebut berpotensi dijerat dengan sejumlah ketentuan perundang-undangan. Ia menyebut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terkait Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), serta ketentuan dalam UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi.
Selain aspek pidana, LBH Keadilan juga meminta pemeriksaan internal terhadap pegawai yang bersangkutan apabila dugaan tersebut terbukti. “LBH Keadilan mendukung penuh keberanian korban untuk melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Kami menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada korban, baik dalam proses pelaporan di kepolisian hingga pengawalan sanksi etik pegawai di Pemkot Tangsel,” ujar Hamim.
Sebelumnya, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyarankan korban melapor ke polisi apabila merasa mengalami pelecehan.“Lapor polisi saja kalau yang bersangkutan merasa dilecehkan,” ujar Benyamin Davnie saat dikonfirmasi.Menurut Benyamin, proses hukum diperlukan agar dugaan pelecehan dapat ditangani secara profesional berdasarkan bukti dan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat.
https://www.beritasatu.com/banten/3025508/kasus-pelecehan-guru-di-tangsel-berakhir-damai-lbh-desak-proses-hukum
0 Response to "Kasus Pelecehan Guru di Tangsel Berakhir Damai, LBH Desak Proses Hukum"
Posting Komentar